Wahai Ibu Pertiwi, Kami Sudah Lelah Menanggung Luka Kolektif

Ada masa ketika membuka berita merupakan cara untuk mengetahui keadaan negeri. Kini, membuka berita terkadang terasa seperti membuka pintu menuju kecemasan baru. Belum selesai masyarakat mencerna satu persoalan, persoalan lain muncul. Belum selesai mempertanyakan sebuah kebijakan, muncul kebijakan lain yang kembali mengundang perdebatan. Di tengah derasnya informasi mengenai ekonomi, politik, hukum, hingga pelayanan publik, masyarakat tidak hanya berhadapan dengan persoalan negara, tetapi juga dengan konsekuensi psikologis dari terus-menerus menyaksikannya. 

Ketidakpastian memang dapat menjadi sumber stres. Ketika seseorang merasa masa depan sulit diprediksi dan tidak memiliki kendali yang cukup terhadap keadaan, kecemasan lebih mudah muncul (American Psychological Association, 2026a). Karena itu, kegelisahan masyarakat terhadap keadaan sosial-politik tidak seharusnya selalu dianggap sebagai bentuk pesimisme atau kurangnya rasa syukur.

Barangkali masyarakat memang sedang lelah. Indonesia sendiri sedang menjalani pemerintahan dengan agenda yang besar. Pemerintah menyebut telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang bahkan telah berlangsung selama puluhan tahun (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2026). Namun, besarnya agenda tentu harus diikuti kemampuan mengelola konsekuensinya. 

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, merupakan salah satu program unggulan pemerintah. Akan tetapi, pada awal September 2026, hampir 2.000 orang, mayoritas siswa, dilaporkan mengalami dugaan keracunan makanan di sejumlah wilayah. Komnas HAM kemudian meminta penyelidikan terhadap kasus tersebut dan menyoroti keamanan pangan sebagai bagian dari pemenuhan hak masyarakat (Associated Press, 2026; Reuters, 2026a). Di sinilah ironi kebijakan publik terasa begitu getir. 

Program yang seharusnya membuat orang tua berkata, “Syukurlah, anak saya mendapat makanan bergizi dari negara,” justru dapat membuat mereka bertanya, “Apakah makanan dari negara aman untuk anak saya?”, barangkali pemerintah akan menyebutnya sebagai persoalan teknis yang sedang dievaluasi. Dan tentu saja, evaluasi diperlukan. Tetapi bagi orang tua yang anaknya jatuh sakit, “evaluasi” bukan sekadar istilah administratif. Ia adalah pengalaman emosional. Sementara pemerintah dapat melihat angka, masyarakat melihat anak mereka. 

Ketika Negara Menjadi Sumber Ketidakpastian 

Negara seharusnya menjadi salah satu sumber rasa aman bagi warganya. Ketika institusi publik bekerja secara dapat diprediksi, masyarakat memiliki dasar untuk mempercayai bahwa persoalan akan ditangani ketika muncul. Sebaliknya, ketika masyarakat berulang kali menghadapi ketidakpastian, tekanan psikologis dapat meningkat. American Psychological Assosiation menjelaskan bahwa stres sosial yang berlangsung secara kronis dapat berhubungan dengan kecemasan, depresi, gangguan regulasi emosi, penarikan diri, dan konflik dalam hubungan sosial (APA, 2026b). 

Karena itu, kecemasan masyarakat terhadap keadaan negara tidak selalu dapat dijawab dengan kalimat, “Jangan terlalu banyak berpikir.” Justru mungkin masyarakat terlalu banyak dipaksa berpikir. Apakah pekerjaan saya aman? Apakah harga kebutuhan pokok akan tetap terjangkau? Apakah kebijakan baru akan memengaruhi kehidupan keluarga saya? Apakah hukum akan benar-benar melindungi saya? Apakah kritik masih didengar? Apakah pemerintah memahami persoalan yang saya hadapi?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin tampak berbeda. Namun, semuanya memiliki satu akar psikologis, kebutuhan manusia untuk merasa bahwa masa depannya masih dapat dipahami dan dikendalikan. 

Masalahnya, warga negara tidak memiliki kendali langsung atas sebagian besar keputusan politik yang menentukan kehidupan mereka. Mereka dapat memilih. Mereka dapat mengkritik. Mereka dapat berdiskusi. Mereka dapat melakukan aksi sosial. Namun, setelah semua itu dilakukan, keputusan tetap berada pada institusi yang memiliki kekuasaan. Karena itu, ketika institusi tersebut dianggap tidak responsif, muncul kesenjangan antara usaha warga dan hasil yang mereka rasakan. 

Kecemasan yang Berujung Kelelahan

Kemarahan masyarakat sebenarnya bukan sesuatu yang selalu buruk. Kemarahan dapat menjadi tanda bahwa seseorang masih peduli terhadap sesuatu yang dianggap penting. Demikian pula kritik. Kritik menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki harapan bahwa keadaan dapat diperbaiki. Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika kemarahan berubah menjadi kelelahan, kemudian kelelahan berubah menjadi ketidakpedulian. 

Hari ini masyarakat mungkin berkata, “Ini tidak boleh terjadi.”, besok berkata lagi, “Semoga pemerintah memperbaiki.”, hingga akhirnya kalimat, “Yaaa sudahlah, nasib.”, tampak sederhana namun, dapat menjadi ekspresi dari jarak psikologis yang semakin besar antara warga negara dan persoalan publik. Tentu kita tidak boleh mendiagnosis seluruh masyarakat Indonesia mengalami ketidakberdayaan hanya berdasarkan respons semacam itu. Tetapi psikologi memiliki konsep yang dapat membantu menjelaskan mekanisme tersebut yaitu, learned helplessness. 

Learned helplessness menggambarkan kondisi ketika paparan berulang terhadap stresor yang dianggap tidak dapat dikendalikan membuat individu belajar bahwa tindakannya tidak efektif, sehingga motivasi untuk mengubah keadaan dapat menurun ketika kesempatan untuk mengendalikan keadaan sebenarnya tersedia (American Psychological Association, 2018; Seligman, 1975). 

Jika konsep ini digunakan secara hati-hati dalam konteks sosial-politik, kita dapat membayangkan bagaimana seseorang yang berkali-kali merasa bahwa kritik, partisipasi, atau suaranya tidak menghasilkan perubahan dapat mulai bertanya, “Untuk apa saya peduli?”, pertanyaan tersebut jauh lebih berbahaya daripada sekadar keluhan. Sebab demokrasi membutuhkan bukan hanya warga negara yang memiliki hak untuk bersuara, tetapi juga warga yang percaya bahwa suara mereka memiliki arti. 

Kepercayaan Politik yang Mulai Retak

Political trust berkaitan dengan kepercayaan terhadap aktor dan institusi politik, sedangkan political efficacy berkaitan dengan keyakinan bahwa seseorang mampu memahami politik dan memiliki kapasitas untuk memengaruhi proses politik (Fauzie, 2018). Ketika kepercayaan terhadap institusi melemah, masyarakat dapat semakin sulit melihat pemerintah sebagai sumber solusi. 

Sebaliknya, ketika political efficacy melemah, masyarakat dapat kehilangan keyakinan bahwa partisipasi mereka mampu menghasilkan perubahan. Keduanya dapat menjadi masalah serius bagi demokrasi. Sebuah penelitian mengenai hubungan kepercayaan politik dan kesejahteraan menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem politik berkaitan dengan well-being, sementara partisipasi dalam aksi kolektif dapat menjadi salah satu jalur yang menghubungkan keduanya (Acar & Uluğ, 2022). 

Artinya, hubungan antara psikologi warga dan politik tidak berjalan satu arah. Pemerintah memengaruhi pengalaman psikologis masyarakat. Namun, kondisi psikologis masyarakat juga dapat memengaruhi bagaimana mereka berpartisipasi, mempercayai institusi, dan merespons negara. Maka ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan, pemerintah seharusnya tidak buru-buru bertanya, “Mengapa rakyat tidak percaya kepada kami?”, namun pertanyaan yang lebih penting adalah, “Pengalaman apa yang membuat mereka berhenti percaya?”

Bukan Sekadar Stress, Mungkinkah Ini Menjadi Luka Kolektif?

Trauma kolektif bukan sekadar masyarakat yang sedang kecewa atau stres. Hirschberger (2018) menjelaskan bahwa trauma kolektif berkaitan dengan peristiwa yang mengguncang struktur dasar kehidupan sosial dan menciptakan krisis makna bagi suatu kelompok. Dampaknya tidak hanya mengenai individu, tetapi juga dapat memengaruhi rasa aman, hubungan antarkelompok, identitas kolektif, dan cara masyarakat memahami masa lalu serta masa depannya. 

Luka sosial tidak selalu terlihat seperti luka individual. Seseorang tidak harus menangis untuk menunjukkan bahwa ia sedang mengalami tekanan. Sebuah masyarakat juga tidak harus mengalami kepanikan massal untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sedang retak. Luka kolektif dapat muncul dalam bentuk hilangnya rasa percaya, perubahan cara masyarakat memandang institusi, sinisme terhadap masa depan, atau perubahan cara kelompok memaknai dirinya sendiri (Hirschberger, 2018). “Memang begini Indonesia”, adalah kalimat yang dapat terdengar seperti humor. Namun, jika diucapkan terlalu sering, ia bisa menjadi bentuk normalisasi. 

Ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan daripada masyarakat yang marah yaitu, masyarakat yang sudah terbiasa. Kita terbiasa melihat kontroversi. Terbiasa melihat klarifikasi. Terbiasa mendengar kata “evaluasi”. Terbiasa mendengar bahwa pemerintah “akan menindaklanjuti”. Terbiasa pula menunggu persoalan berikutnya. Padahal, masyarakat tidak seharusnya memiliki kemampuan adaptasi yang begitu luar biasa terhadap kekacauan. Ketika sesuatu yang seharusnya dianggap tidak normal akhirnya terasa normal, masyarakat mungkin sedang melakukan adaptasi psikologis terhadap lingkungan sosialnya. Negara tidak boleh menjadikan ketangguhan rakyat sebagai alasan untuk membiarkan persoalan berlangsung. 

Jangan Jadikan Resilience sebagai Alibi

Ada kecenderungan untuk memuji masyarakat sebagai bangsa yang tangguh. Masyarakat Indonesia memang memiliki kemampuan untuk bertahan dalam berbagai situasi sulit. Namun, ada perbedaan antara resilience dan dipaksa terus bertahan. Resilience adalah kapasitas untuk beradaptasi dan bangkit ketika menghadapi kesulitan, ia bukan izin bagi sistem untuk terus menciptakan kesulitan. 

Jika masyarakat terus-menerus harus mengerahkan ketahanan psikologis hanya untuk menghadapi ketidakpastian yang sebenarnya dapat dikurangi melalui tata kelola yang lebih baik, pemerintah tentu menghadapi persoalan yang kompleks. Bahkan pemerintah sendiri menyatakan bahwa sebagian persoalan yang hendak diselesaikan merupakan masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2026). Maka jangan sampai rakyat kehilangan kemampuan untuk berharap.

Apakah masyarakat masih percaya bahwa masa depan Indonesia dapat menjadi lebih baik? Sebab ketika harapan hilang, partisipasi dapat kehilangan energinya. Ketika kepercayaan hilang, kritik dapat berubah menjadi sinisme. Ketika political efficacy melemah, partisipasi dapat terasa sia-sia. Dan ketika ketidakberdayaan terus dipelajari, seseorang dapat memilih untuk menarik diri daripada kembali kecewa (American Psychological Association, 2018). Pada titik itu, pemerintah mungkin merasa situasi sudah tenang, karena tidak ada lagi demokrasi, perdebatan, dan kemarahan. Namun, ketenangan itu justru tanda bahwa orang sudah terlalu lelah berteriak.

Lalu, Bagaimana Seharusnya Kita Bertahan?

Jika keadaan politik dan sosial memang dapat menjadi sumber tekanan psikologis, apakah satu-satunya pilihan masyarakat adalah terus menanggungnya?, tentu tidak. Menjaga kesehatan mental bukan berarti masyarakat harus belajar menerima semua kekacauan begitu saja. Ada perbedaan antara menerima bahwa kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu dan menerima bahwa segala sesuatu boleh berjalan tanpa koreksi. 

Secara psikologis, salah satu hal penting yang dapat dilakukan adalah membedakan antara hal yang berada dalam kendali kita dan hal yang berada di luar kendali kita. Ketika seseorang terus-menerus berusaha mengendalikan sesuatu yang memang tidak dapat ia kendalikan, energi psikologis dapat terkuras dan stres semakin sulit dikelola. Sebaliknya, mengarahkan perhatian pada tindakan yang masih dapat dilakukan dapat membantu seseorang menghadapi ketidakpastian secara lebih adaptif (American Psychological Association, 2026a).

Maka, kita tidak harus mengetahui setiap berita politik. Kita tidak harus membaca setiap pernyataan pejabat. Kita tidak harus mengikuti setiap perdebatan di media sosial. Dan kita tidak harus memberikan reaksi emosional terhadap setiap kontroversi. Peduli terhadap negara tidak sama dengan harus terus-menerus mengonsumsi berita tentang negara. 

Di era media sosial, persoalannya bukan lagi sulit mendapatkan informasi. Justru sebaliknya, kita mendapatkan terlalu banyak informasi dalam waktu yang terlalu cepat. Paparan berita negatif yang terus-menerus dapat membuat seseorang merasa seolah-olah berada dalam keadaan darurat tanpa jeda. American Psychological Assosiation merekomendasikan pengelolaan paparan terhadap berita dan media sosial sebagai salah satu cara untuk membantu mengurangi stres akibat ketidakpastian (APA, 2026a).

Membatasi doomscrolling bukan berarti menjadi warga negara yang apatis. Kita dapat menentukan waktu tertentu untuk membaca berita, memilih sumber yang kredibel, dan berhenti ketika informasi yang dikonsumsi sudah tidak lagi membantu kita memahami keadaan, tetapi justru memperburuk kecemasan. Kita tidak perlu menjadikan ponsel sebagai sirene bencana yang berbunyi dua puluh empat jam. Sebab otak manusia juga membutuhkan jeda. 

Pada akhirnya kekacauan sosial-politik mulai memenuhi pikiran, namun kita tetap perlu menjaga diri dengan membatasi paparan berita dan doomscrolling, memberi ruang bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat, berbicara dengan orang yang dipercaya, serta mengarahkan energi pada hal-hal yang masih berada dalam kendali kita. Jika kecemasan, stres, atau kesedihan mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, mencari bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Namun, kesehatan mental masyarakat tidak boleh sepenuhnya dibebankan kepada individu. Meditasi bukan pengganti tata kelola pemerintahan, self-care bukan pengganti akuntabilitas, dan terapi bukan solusi bagi kebijakan publik yang buruk. Masyarakat memang perlu belajar menjaga dirinya, tetapi negara juga harus belajar menciptakan kondisi yang membuat rakyat tidak perlu terus-menerus belajar bertahan.

Article by: Salsabilla Nuranisa Wahyudi, S.Psi (Mahasiswa Magister Psikologi, Universitas Airlangga).

Referensi:

Acar, Y. G., & Uluğ, Ö. M. (2022). When and why does political trust predict well-being in authoritarian contexts? Examining the role of political efficacy and collective action among opposition voters. British Journal of Social Psychology, 61(3), 861–881. https://doi.org/10.1111/bjso.12505.

American Psychological Association. (2018). Learned helplessness. APA Dictionary of Psychology. https://dictionary.apa.org/learned-helplessness.

American Psychological Association. (2026a, January 6). 10 tips for dealing with the stress of uncertainty. https://www.apa.org/topics/stress/uncertainty.

American Psychological Association. (2026b, April 30). Mental health in uncertain times: 5 key takeaways from APA and APHA CEOs. https://www.apa.org/topics/stress/mental-health-uncertain-times.

American Psychological Association. (2026c, June 2). Coping in times of geopolitical uncertainty. https://www.apa.org/international/networks/global-psychology-alliance/tip-sheets-geopolitical-uncertainty.

Associated Press. (2026, September 5). Nearly 2,000 fall ill in suspected food poisoning linked to Indonesia's free school meals program. AP News. https://apnews.com/article/indonesia-free-meals-poisoning-outbreak-fc1dfade9dca3b819a907fbbc0d63f98.

Fauzie, R. (2018). Uji validitas konstruk skala political trust dan political efficacy. JP3I (Jurnal Pengukuran Psikologi dan Pendidikan Indonesia), 2(6). https://doi.org/10.15408/jp3i.v2i6.10750.

Hirschberger, G. (2018). Collective trauma and the social construction of meaning. Frontiers in Psychology, 9, Article 1441. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01441 

Seligman, M. E. P. (1975). Helplessness: On depression, development, and death. W. H. Freeman. 

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026, August 14). Presiden Prabowo: 121 kebijakan transformatif dijalankan dalam 21 bulan pemerintahan. Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_121_kebijakan_transformatif_dijalankan_dalam_21_bulan.

Reuters. (2026, September 4). Indonesia's top rights body calls for police to probe poisoning of more than 2,000 students. Reuters. https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesias-top-rights-body-calls-police-probe-poisoning-about-2000-students-2026-09-04/.