Hedonisme di Tengah Ketimpangan: Ketika Kemewahan Pejabat Menjadi Luka Sosial

Ada sesuatu yang berubah ketika kemewahan tidak lagi sekadar menjadi urusan pribadi, melainkan hadir di tengah simbol kekuasaan. Sebuah perjalanan ke luar negeri, kendaraan mahal, pesta ulang tahun, pakaian bermerek, atau unggahan kehidupan serba berkecukupan mungkin saja merupakan bagian dari pilihan hidup seseorang. Namun, ketika pemilik gaya hidup tersebut berada dalam lingkar keluarga pejabat publik, kemewahan itu dapat memperoleh makna sosial yang berbeda. Ia tidak lagi hanya dibaca sebagai persoalan selera, melainkan dapat dibaca sebagai representasi tentang “siapa yang memiliki akses, siapa yang menikmati privilege, dan seberapa jauh jarak antara elite dengan masyarakat yang mereka wakili. “

Fenomena ini kembali terlihat dalam beberapa peristiwa yang menjadi perhatian publik sepanjang 2026. Di Gayo Lues, Aceh, unggahan anak Asisten I Setdakab Gayo Lues, Nevirizal, yang memperlihatkan perjalanan ke Korea Selatan, Bangkok, Eropa, serta unggahan mengenai pembelian BBM dalam jumlah besar menjadi viral. Polemik tersebut bahkan berujung pada pengunduran diri Nevirizal dari jabatannya pada 23 Juli 2026. Dalam suratnya, ia menyatakan bahwa perilaku anggota keluarganya telah memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat ia mengabdi. 

Beberapa minggu kemudian, publik kembali memperbincangkan keluarga pejabat di Kalimantan. Perayaan ulang tahun istri Sekda Kalimantan Selatan, Masrupah Syarifuddin, pada 28 Agustus 2026 menjadi sorotan karena berlangsung ketika masyarakat Kalsel sedang menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan. Acara tersebut dilaporkan digelar di sebuah restoran di Banjarmasin dengan tema “Kembali Muda”. Sorotan serupa muncul di Kalimantan Tengah, ketika sejumlah akun resmi organisasi perangkat daerah mengunggah ucapan ulang tahun untuk Aisyah Thisia, istri Gubernur Kalteng Agustiar Sabran, pada saat wilayah tersebut juga menghadapi kabut asap akibat karhutla. Unggahan tersebut kemudian menjadi kontroversi dan dilaporkan telah dihapus.

Ketiga fenomena tersebut memang tidak identik. Kasus Gayo Lues berkaitan dengan unggahan gaya hidup anak pejabat, sedangkan kasus Kalsel dan Kalteng lebih banyak dipersoalkan karena persoalan kepantasan, timing, dan sensitivitas sosial di tengah bencana. Karena itu, ketiganya tidak seharusnya dipukul rata sebagai “pejabat dan keluarganya hedon”. Justru perbedaan tersebut memberi pertanyaan yang lebih menarik, mengapa gaya hidup dan ekspresi kesenangan orang-orang yang berada dekat dengan kekuasaan dapat memunculkan reaksi publik yang jauh lebih kuat? 

Bukan Soal Orang Kaya Tidak Boleh Hidup Mewah 

Pertama-tama, kita perlu berhenti pada satu hal, “kemewahan bukanlah kejahatan.” Memiliki mobil mahal, bepergian ke luar negeri, merayakan ulang tahun, mengenakan pakaian bagus, atau menikmati hasil kerja bukan dengan sendirinya merupakan tindakan yang salah. Bahkan, seseorang tidak dapat dituduh melakukan korupsi hanya karena memiliki gaya hidup tertentu tanpa adanya bukti mengenai sumber kekayaan atau pelanggaran yang dilakukan. Karena itu, problem yang lebih tepat untuk dibicarakan bukanlah “bolehkah keluarga pejabat hidup mewah?”, tetapi “apa makna sosial dari kemewahan ketika ia ditampilkan oleh orang yang berada dalam lingkar kekuasaan?”

Dalam kajian konsumsi, barang dan pengalaman tidak selalu dibeli semata-mata untuk memenuhi kebutuhan fungsional. Konsumsi juga dapat menjadi sarana untuk mengomunikasikan status sosial dan posisi seseorang. Gagasan mengenai conspicuous consumption yang diperkenalkan Veblen (1899) bahkan sejak lama menjelaskan bagaimana konsumsi dapat berfungsi sebagai simbol prestise. Persoalannya menjadi lebih sensitif ketika simbol prestise tersebut datang dari kelompok yang secara sosial diasosiasikan dengan kekuasaan publik. Sebab, masyarakat tidak hanya melihat apa yang dikonsumsi, tetapi juga siapa yang mengonsumsinya, dalam posisi sosial apa, dan pada situasi seperti apa.

Mengapa Mereka Bisa Merasa Itu Biasa Saja? 

Mungkin terlalu sederhana apabila setiap perilaku konsumtif keluarga pejabat langsung dijelaskan dengan kata “hedonisme”. Ada kemungkinan bahwa sebagian perilaku tersebut muncul karena seseorang memang memiliki sumber daya ekonomi yang memungkinkan gaya hidup demikian. Ada pula kemungkinan bahwa lingkungan sosial tempat seseorang berada telah membuat standar mengenai “kemewahan” menjadi berbeda.

Apa yang dianggap luar biasa oleh masyarakat umum dapat terasa biasa bagi seseorang yang sejak lama hidup dalam lingkungan dengan akses ekonomi dan sosial yang lebih tinggi. Inilah yang membuat normalisasi privilege menjadi penting untuk dibicarakan. Privilege yang berlangsung terus-menerus dapat menjadi tidak terlihat bagi orang yang memilikinya. Ketika seseorang terbiasa memperoleh akses tertentu, akses tersebut dapat dipersepsikan bukan lagi sebagai keistimewaan, melainkan sebagai bagian normal dari kehidupan

Dengan demikian, tidak selalu tepat mengatakan bahwa seseorang sedang berpikir, “Saya ingin memamerkan bahwa saya lebih kaya daripada masyarakat.” Bisa saja orang tersebut memang tidak sepenuhnya menyadari bagaimana kehidupannya dibaca oleh mereka yang berada di luar lingkar sosialnya. Namun, ketidaksadaran tersebut tidak berarti dampak sosialnya tidak ada. 

Kekuasaan dan Jarak Psikologis

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika privilege bertemu dengan kekuasaan. Keltner et al., (2003) menjelaskan melalui approach-inhibition theory of power bahwa kekuasaan berkaitan dengan meningkatnya kebebasan bertindak, akses terhadap penghargaan, perhatian terhadap imbalan, serta kecenderungan perilaku yang lebih tidak terhambat. Artinya, kekuasaan bukan hanya persoalan jabatan administratif. Kekuasaan dapat mengubah konteks psikologis tempat seseorang mengambil keputusan dan berinteraksi dengan lingkungan. 

Pada konteks tertentu, lingkungan kekuasaan yang memberikan banyak akses dan penghargaan dapat membuat seseorang semakin jauh dari pengalaman kelompok yang tidak memiliki akses serupa. Jarak tersebut tidak harus berupa jarak geografis. Ia dapat berupa jarak psikologis.

Pejabat dan keluarganya mungkin hidup dalam lingkungan yang memiliki akses terhadap sumber daya, jaringan sosial, fasilitas, dan informasi yang berbeda dari masyarakat kebanyakan. Ketika perbedaan itu berlangsung lama, pengalaman sehari-hari kedua kelompok pun dapat semakin tidak sama.  Di titik inilah empati menjadi penting. Bukan karena pejabat harus hidup seperti masyarakat miskin, tetapi karena pemegang kekuasaan perlu tetap mampu memahami bagaimana tindakannya dibaca oleh masyarakat yang hidup dalam kondisi berbeda.

Mengapa Masyarakat Begitu Marah?

Hal ini dikarenakan adanya social comparison. Festinger (1954) menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk mengevaluasi dirinya melalui perbandingan dengan orang lain, terutama ketika standar objektif mengenai dirinya tidak tersedia. Media sosial memperbesar proses tersebut. Masyarakat tidak lagi hanya mendengar bahwa kelompok elite hidup berkecukupan. Mereka dapat melihatnya melalui foto dan video perjalanan, kendaraan, pakaian, rumah, pesta, makanan, dan berbagai bentuk konsumsi. 

Kehidupan yang sebelumnya privat berubah menjadi sesuatu yang dapat dibandingkan secara publik. Ketika perbandingan tersebut menghasilkan kesenjangan yang dirasakan signifikan, persoalannya dapat berkembang menjadi relative deprivation, perasaan bahwa seseorang atau kelompok berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan kelompok pembanding tertentu (Runciman, 1966). Karena itu, kemarahan publik tidak selalu tepat disebut sebagai iri hati. Ada perbedaan antara, “Saya ingin memiliki kehidupan seperti mereka” dengan “Mengapa mereka bisa memperoleh kehidupan seperti itu sementara saya merasa kesempatan saya sangat berbeda?” dari situlah pertanyaan kedua sudah menyentuh persoalan keadilan sosial.

Saya rasa, yang menyakitkan bukan karena betapa mewahnya barang tersebut. Inilah titik yang sering luput dalam perdebatan mengenai flexing pejabat. Masyarakat mungkin sebenarnya tidak terlalu peduli pada harga sebuah tas, mobil, restoran, atau tiket pesawat. Yang lebih menyakitkan adalah makna yang dilekatkan pada benda tersebut. Ketika masyarakat sedang menghadapi kesulitan, sebuah pesta mewah dapat dibaca sebagai simbol ketidakpekaan. Ketika masyarakat mempertanyakan akses terhadap kebutuhan dasar, perjalanan mewah dapat dibaca sebagai simbol privilege. Ketika masyarakat sedang berhadapan dengan bencana, perayaan yang dipertontonkan dapat dibaca sebagai simbol jarak antara elite dan rakyat. 

Dengan kata lain, benda yang sama dapat memiliki makna sosial yang berbeda tergantung siapa yang memilikinya dan dalam konteks apa benda itu ditampilkan. Itulah mengapa kemewahan keluarga pejabat dapat menjadi luka sosial. Bukan karena masyarakat membenci orang kaya. Melainkan karena kemewahan tersebut dapat mengingatkan masyarakat pada jarak sosial yang mereka rasakan dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan.

Namun, perlu diingat bahwa kritik memiliki batasan. Meski demikian, kemarahan publik tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus prinsip keadilan. Anak pejabat bukan pejabat. Istri pejabat bukan otomatis pejabat. Dan unggahan kemewahan bukan bukti otomatis bahwa seseorang melakukan korupsi. Masyarakat tetap membutuhkan bukti ketika mempertanyakan sumber kekayaan, penyalahgunaan fasilitas negara, atau konflik kepentingan. Jika tidak, kritik terhadap privilege dapat berubah menjadi public shaming. 

Di sinilah masyarakat perlu membedakan tiga hal. Yang pertama, kritik terhadap perilaku, yang kedua pengawasan terhadap kekuasaan, dan yang ketiga yaitu penghakiman terhadap pribadi tanpa bukti. Ketiganya bukan hal yang sama. Kita dapat mempertanyakan etika tanpa melakukan persekusi. Kita dapat mengkritik privilege tanpa merendahkan individu. Kita dapat meminta transparansi tanpa menyebarkan tuduhan yang belum terbukti.

Pada Akhirnya, Persoalannya Adalah Empati

Dari Gayo Lues hingga Kalimantan, fenomena tersebut memperlihatkan satu persoalan yang lebih besar daripada sekadar gaya hidup mewah, hubungan psikologis antara kekuasaan dan masyarakat yang dilayani. Kasus Gayo Lues menunjukkan bagaimana perilaku anggota keluarga dapat berimbas pada kepercayaan terhadap pejabat dan institusi. Kasus Kalsel menunjukkan bagaimana sebuah perayaan privat dapat dipersoalkan ketika berlangsung dalam konteks bencana dan kemudian tampil di ruang publik. Kasus Kalteng menunjukkan bahwa bahkan ucapan ulang tahun yang diunggah oleh institusi pemerintah dapat dipersepsikan berbeda ketika masyarakat sedang menghadapi krisis lingkungan. 

Ketiganya mengajarkan bahwa kekuasaan membawa konsekuensi simbolik. Semakin dekat seseorang dengan kekuasaan, semakin besar kemungkinan tindakan yang sebenarnya privat dibaca melalui kacamata publik. Karena itu, pejabat dan keluarganya memang tidak harus hidup miskin untuk membuktikan keberpihakan kepada masyarakat. Mereka juga tidak harus menyembunyikan seluruh kehidupannya. Tetapi mereka membutuhkan sesuatu yang jauh lebih penting, kesadaran bahwa privilege mereka tidak dialami oleh semua orang. 

Sebab, persoalan terbesar bukan ketika sebagian orang memiliki lebih banyak. Persoalan dimulai ketika mereka yang memiliki lebih banyak tidak lagi mampu melihat betapa jauhnya posisi mereka dari mereka yang memiliki lebih sedikit. Dan mungkin, pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta pejabat dan keluarganya berhenti menikmati hidup. Masyarakat hanya sedang meminta agar pejabat publik dapat menunjukkan rasa empati di kala situasi dan kondisi pada daerah yang mereka jabat sedang membutuhkan perhatian lebih, dan harapannya para pejabat publik dapat lebih berhati-hati dalam kekuasaanya.

Article by: Salsabilla Nuranisa Wahyudi, S.Psi (Mahasiswa Magister Psikologi, Universitas Airlangga).

Referensi: 

Campbell, W. K., Bonacci, A. M., Shelton, J., Exline, J. J., & Bushman, B. J. (2004). Psychological entitlement: Interpersonal consequences and validation of a self-report measure. Journal of Personality Assessment, 83(1), 29-45. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa8301_04.

Detik Kalimantan. (2026, August 31). Ultah istri Sekda Kalsel digelar di tengah bencana asap, pengamat: Nirempati. Detik. https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8641546/ultah-istri-sekda-kalsel-digelar-di-tengah-bencana-asap-pengamat-nirempati.

Detik Oto. (2026, August 24). Intip garasi Gubernur Kalteng, istri disorot gegara kebanjiran ucapan ultah. Detik. https://oto.detik.com/profil/d-8631916/intip-garasi-gubernur-kalteng-istri-disorot-gegara-kebanjiran-ucapan-ultah.

Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7(2), 117-140. https://doi.org/10.1177/001872675400700202.

Keltner, D., Gruenfeld, D. H., & Anderson, C. (2003). Power, approach, and inhibition. Psychological Review, 110(2), 265-284. https://doi.org/10.1037/0033-295X.110.2.265.

Setyadi, A. (2026, July 23). Isi surat pengunduran diri pejabat Gayo Lues usai viral anak pamer liburan. Detik Sumut. https://www.detik.com/sumut/berita/d-8587031/isi-surat-pengunduran-diri-pejabat-gayo-lues-usai-viral-anak-pamer-liburan.

Tim detikNews. (2026, July 22). Viral anak pejabat Gayo Lues pamer liburan ke Korsel hingga Eropa. Detik. https://news.detik.com/berita/d-8585990/viral-anak-pejabat-gayo-lues-pamer-liburan-ke-korsel-hingga-eropa.

Wahyuningtyas, P. (2026, July 23). Duduk perkara pejabat Gayo Lues Nevi Rizal mundur gegara anak. Tirto. https://tirto.id/duduk-perkara-pejabat-gayo-lues-nevi-rizal-mundur-karena-anak-flexing-hAbp.